Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Fraksi Partai Golkar, Muhammad Zain yang akrab disapa Rosy, mempertanyakan urgensi rencana penyertaan modal daerah sebesar Rp100 miliar kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, kebijakan bernilai besar itu tidak layak diputuskan tanpa evaluasi menyeluruh, sementara kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan masih membutuhkan perhatian serius.
Pernyataan tersebut disampaikan Rosy pada Sabtu (02/04/2026) menanggapi Ranperda Penyertaan Modal Daerah yang memuat alokasi Rp50 miliar kepada PT Bank NTB Syariah, Rp30 miliar kepada PT BPR NTB (Perseroda), Rp10 miliar kepada PT Sabalong Samawa (Perseroda), dan Rp10 miliar kepada Perumdam Batulanteh.
Rosy menilai kondisi fiskal daerah saat ini seharusnya mendorong pemerintah lebih selektif dalam menetapkan prioritas belanja. Ia menegaskan, anggaran dalam jumlah besar harus dipastikan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menambah modal tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
“Dana sebesar itu harus dihitung dengan sangat cermat. Jangan sampai anggaran besar dialihkan ke investasi yang hasilnya belum terukur, sementara masyarakat masih menghadapi persoalan dasar yang belum selesai,” tegas Rosy.
Ia menambahkan, sebelum penyertaan modal baru dijalankan, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh BUMD. Menurutnya, keterbukaan kondisi keuangan, capaian usaha, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi syarat penting sebelum keputusan besar diambil.
“Jangan menambah modal sebelum audit dilakukan. Pemerintah harus menjelaskan BUMD mana yang sehat, mana yang bermasalah, dan mana yang benar-benar memberi manfaat bagi daerah,” ujarnya.
Rosy juga mendorong revitalisasi terhadap BUMD yang selama ini belum beroperasi maksimal agar tidak terus menjadi beban keuangan daerah.
“BUMD yang tidak berjalan optimal harus dibenahi total. Perbaiki manajemen, tata kelola, dan arah bisnisnya. Jangan terus disuntik modal kalau kontribusinya minim,” lanjutnya.
Selain menyoroti tata kelola BUMD, Rosy menilai sektor infrastruktur masih menyimpan pekerjaan rumah besar, terutama di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, kondisi jalan di sejumlah kecamatan masih menghambat mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, hingga akses pelayanan dasar.
“Persoalan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, akses pendidikan anak-anak, dan cepat lambatnya warga memperoleh layanan kesehatan,” katanya.
Pada sektor pendidikan, Rosy menyebut sebanyak 878 ruang kelas tingkat sekolah dasar dilaporkan mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.
“Ratusan ruang kelas rusak harus menjadi prioritas. Jangan sampai kita sibuk bicara investasi besar, tetapi anak-anak belajar di ruang yang belum layak,” tegasnya.
Di bidang kesehatan, Rosy menilai akses menuju fasilitas pelayanan dasar juga masih perlu perhatian. Ia mencontohkan jalan menuju Puskesmas Ropang yang disebut masih dalam kondisi rusak, padahal telah dianggarkan pada tahun 2025 namun belum dikerjakan. Selain itu, akses menuju Puskesmas di Pulau Moyo juga disebut belum tersedia karena pembebasan lahan belum dilakukan.
“Pelayanan kesehatan jangan hanya bagus di atas kertas. Kalau akses menuju puskesmas masih sulit, berarti masih ada persoalan dasar yang belum selesai,” ujarnya.
Rosy turut menyinggung komitmen pemerintah daerah Jarot–Ansori terkait target jalan mantap 80 persen. Menurutnya, janji tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada pembangunan dasar masyarakat.
“Janji jalan mantap 80 persen harus dibuktikan. Jangan di satu sisi masyarakat dijanjikan pembangunan jalan, tetapi di sisi lain anggaran besar justru masuk ke pos yang manfaat langsungnya belum dirasakan rakyat,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, Rosy meminta pemerintah daerah meninjau ulang rencana tersebut secara komprehensif dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta potensi keuntungan riil dari investasi ke BUMD.
“Saya meminta kebijakan ini dihitung ulang secara objektif. Pemerintah harus menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Jangan sampai APBD tersedot untuk menopang badan usaha yang belum terbukti sehat, sementara kebutuhan dasar warga masih menunggu jawaban,” pungkasnya.
Ia menegaskan, setiap rupiah anggaran daerah harus kembali kepada kepentingan rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menghadirkan perubahan nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Comment