Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah Tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (30/4/2026).
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh H. Zohran, S.H yang menegaskan komitmen Fraksi NasDem untuk mengawal pembahasan Ranperda secara terbuka, partisipatif, dan berbasis kajian teknis guna memastikan setiap regulasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap pembuatan ataupun perubahan aturan daerah harus menjamin kepastian hukum, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas H. Zohran.
Fraksi NasDem juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa atas penyampaian penjelasan terhadap lima Ranperda, yang dinilai menjadi dasar penting dalam pembahasan lanjutan pada tingkat panitia khusus dan pleno DPRD.
Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD (2026–2030)
Fraksi NasDem menekankan bahwa penyertaan modal daerah harus dirancang untuk meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Dalam pandangan Fraksi, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai dukungan pendanaan, tetapi juga harus mampu mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara nyata.
Untuk itu, Fraksi menilai bahwa penyertaan modal kepada BUMD harus dibarengi dengan target yang terukur, baik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam kontribusi deviden terhadap pendapatan daerah. Hal ini dipandang penting agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi APBD di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Penyertaan modal kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah harus dibarengi dengan target yang terukur, baik dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun kontribusi deviden terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tegas H. Zohran.
Ranperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Fraksi NasDem memahami urgensi penyesuaian Ranperda ini agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Namun demikian, Fraksi menekankan bahwa dalam penerapannya perlu mengedepankan pendekatan yang humanis serta menjunjung asas kemanfaatan hukum bagi masyarakat.
Fraksi berpandangan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang luas serta mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang diatur dalam Ranperda ini diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.
“Hukum harus dapat membawa kebahagiaan, kemanfaatan serta kemaslahatan bagi sebanyak mungkin masyarakat,” ujar H. Zohran.
Selain itu, Fraksi juga mengingatkan agar kebijakan yang diterapkan tidak berdampak pada melemahnya ekonomi masyarakat kecil, khususnya tanpa disertai solusi yang layak bagi mereka yang terdampak.
“Jangan sampai peraturan ini justru mematikan ekonomi rakyat kecil tanpa solusi relokasi yang layak,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga menegaskan perlunya percepatan pembahasan Ranperda ini dengan tetap mengutamakan kualitas hukum serta keterlibatan publik dalam prosesnya.
Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Fraksi NasDem memandang positif langkah pemerintah daerah dalam menghadirkan payung hukum terkait pengelolaan air limbah domestik sebagai upaya menjamin sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Kebijakan ini dinilai penting dalam mencegah pencemaran lingkungan serta mendukung kesehatan masyarakat.
Namun demikian, Fraksi menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur serta tingkat pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memastikan kesiapan tersebut sebelum perda diterapkan secara luas.
“Kami meminta agar pemerintah daerah segera memastikan kesiapan infrastruktur dan edukasi masyarakat pasca-penetapan perda ini,” ujar H. Zohran.
Fraksi juga menilai bahwa kejelasan dasar hukum dalam pengelolaan air limbah domestik sangat penting agar sarana dan prasarana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Ranperda Kabupaten Layak Anak
Fraksi NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pembentukan Kabupaten Layak Anak sebagai bagian dari komitmen pembangunan berbasis pemenuhan hak anak. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Namun, Fraksi menekankan bahwa implementasi Ranperda ini tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Diperlukan komitmen nyata dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar kebijakan ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan.
“Perda ini tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi mampu mengintegrasikan komitmen nyata dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” ujar H. Zohran.
Fraksi juga berharap kebijakan ini mampu menurunkan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan melalui langkah-langkah yang terukur.
Ranperda Perubahan Struktur Perangkat Daerah
Terkait Ranperda ini, Fraksi NasDem memahami bahwa perubahan struktur perangkat daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan koordinasi birokrasi. Simplifikasi kelembagaan dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan.
Namun demikian, Fraksi mengingatkan bahwa perubahan tersebut harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pelayanan publik. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa simplifikasi ini tidak menurunkan kualitas pelayanan publik, melainkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil,” tegas H. Zohran.
Fraksi Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam seluruh tahapan pembahasan Ranperda guna memastikan produk hukum daerah yang dihasilkan berkualitas, berpihak pada masyarakat, serta berlandaskan kepastian dan kemanfaatan hukum.
“Fraksi Partai NasDem siap berperan aktif untuk memastikan peraturan yang dihasilkan berkualitas, berpihak pada rakyat, dan berlandaskan kepastian serta kemanfaatan hukum,” pungkas H. Zohran.
Fraksi berharap seluruh proses pembahasan Ranperda dapat menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong Kabupaten Sumbawa menjadi daerah yang unggul, maju, dan sejahtera.
Comment