Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Aksi mahasiswa menggema di pusat Kota Sumbawa Besar, Rabu (04/02/2026). Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Sumbawa yang terdiri atas BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), BEM Universitas Samawa (UNSA), dan BEM STIKES Griya Husada turun ke jalan menyuarakan lima persoalan strategis daerah yang dinilai belum terselesaikan.
Aksi damai tersebut menjadi bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram, ketimpangan pendidikan, buruknya infrastruktur, lemahnya layanan kesehatan, dan rendahnya kontribusi sektor pertambangan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ratusan mahasiswa berkumpul di Lapangan Pahlawan sebelum bergerak menuju Kantor Bupati Sumbawa Besar untuk menyampaikan aspirasi. Aksi ini dikoordinasikan oleh Koordinator Umum Widarman, dengan Fitrah Adiyan sebagai koordinator lapangan.
Koordinator Umum Aliansi BEM Sumbawa, Widarman, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik. “Kami turun ke jalan bukan sekadar untuk menyampaikan kritik, tetapi untuk mengingatkan pemerintah agar segera menuntaskan persoalan mendasar yang menyentuh hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah kelangkaan LPG 3 kilogram. Menurut Widarman, harga gas melon di masyarakat kini mencapai Rp60.000 akibat dugaan permainan di tingkat pangkalan yang menyalurkan gas dalam jumlah besar kepada pengecer. Ia menilai kondisi tersebut merupakan bentuk kelalaian dari Satgas Pengawasan LPG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP.
Isu berikutnya adalah ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah terpencil seperti Batu Lanteh, Lenangguar, dan Orong Telu. Korlap I, Fitrah Adiyan, mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah di daerah tersebut yang kekurangan ruang kelas, tenaga pendidik, dan fasilitas belajar yang memadai. “Kondisi ini mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar,” ujarnya.
Fitrah juga menyoroti program Kartu Sumbawa Pintar, salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati yang hingga kini belum terealisasi. “Program itu seharusnya menjadi wujud keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kurang mampu. Namun faktanya, belum ada regulasi dan petunjuk teknis yang jelas. Ini harus segera dijalankan secara transparan,” tegasnya.
Sementara itu, Korlap II Suhrawardin menyoroti kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Orong Telu, Ropang, Lantung, dan Lenangguar yang sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan berarti. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak parah telah menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. “Daerah-daerah itu memiliki sumber daya alam dan pertanian yang besar, tapi akses jalan yang rusak membuat masyarakat sulit berkembang,” katanya.
Dari sektor kesehatan, Ketua BEM STIKES Griya Husada, Sri Rohayu, menekankan pentingnya percepatan akreditasi RSUP Manambai Abdulkadir (RSMA) agar berfungsi maksimal sebagai rumah sakit rujukan utama di Pulau Sumbawa. Ia juga mendesak agar pembangunan RSUD Sering segera diselesaikan. “Kesehatan masyarakat tidak boleh dijadikan proyek yang tertunda. Pemerintah harus memastikan layanan publik berjalan dengan standar terbaik,” ujarnya.
Sri Rohayu juga menyoroti meningkatnya kasus HIV/AIDS di kalangan kelompok berisiko dan meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas. “Kami mendesak agar segera diterbitkan Peraturan Daerah tentang penolakan komunitas LGBT serta memperkuat edukasi kesehatan masyarakat secara menyeluruh,” tambahnya.
Dalam bidang pertambangan, Widarman kembali menyoroti minimnya kontribusi industri tambang terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Ia menyebut, keberadaan perusahaan tambang seperti PT AMNT, PT SAM, PT INTAM, PT SJR, dan PT NSM belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Sumbawa. “Penurunan kemiskinan lebih banyak disumbang oleh program sosial pemerintah ketimbang dampak langsung dari tambang. Evaluasi tata kelola pertambangan harus dilakukan agar lebih berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” jelasnya.
Ia menambahkan, perusahaan tambang seharusnya berperan aktif dalam pelatihan tenaga kerja dan kemitraan dengan pengusaha lokal. “Kami ingin perusahaan tambang benar-benar hadir untuk rakyat Sumbawa, bukan hanya mengambil sumber daya alamnya,” tegas Widarman.
Aksi damai ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP, beserta jajaran pemerintah di Setda Sumbawa. Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P. dan Wakil Bupati Drs. H. Mohamad Ansori yang sedang menghadiri Rakornas di Jakarta, turut melakukan panggilan video untuk mendengar langsung aspirasi mahasiswa.
Sebagai penutup, Widarman menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan, melainkan panggilan nurani mahasiswa untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. “Kami berharap pemerintah tidak menunggu gejolak baru untuk bertindak. Semua tuntutan ini lahir dari fakta lapangan dan suara masyarakat. Kami akan terus mengawal sampai perubahan itu benar-benar diwujudkan,” pungkasnya
Comment