Mataram, Merdekainsight.com — Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Nusa Tenggara Barat menggelar Ngaji Publik bertajuk “Penegakan Supremasi Sipil dan Pembentukan Tim Investigasi Independen di Balik Gerakan Agustus” di Meenio Warking, Gomong, Selasa (16/9). Forum ini membahas dinamika penegakan supremasi sipil sekaligus menegaskan desakan agar Presiden RI segera membentuk Tim Investigasi Independen terkait dugaan makar pada aksi kerusuhan akhir Agustus 2025.
Ketua PW KAMMI NTB, Irwan Julkarnaim, S.E., menyatakan bahwa forum ini digelar sebagai upaya masyarakat sipil mendorong negara menegakkan supremasi sipil. “Ngaji Publik ini kami hadirkan untuk meneguhkan posisi masyarakat sipil dalam mendorong negara menegakkan supremasi sipil,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kami ingin memastikan Tim Investigasi Independen benar-benar berjalan dan bekerja untuk kepentingan rakyat.”
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Taufan, S.H., M.H., menegaskan pentingnya posisi sipil dalam negara demokratis. “Dalam negara demokratis, sipil harus ditempatkan di atas militer,” ujarnya. Ia menambahkan, “Supremasi sipil adalah fondasi negara hukum. Jika hal ini tidak ditegakkan, demokrasi dapat kehilangan makna.”
Korpus BEM SI 2024, Herianto, S.P., mengingatkan agar pembentukan Tim Investigasi Independen tidak bersifat simbolis. “Tim Investigasi Independen jangan sampai hanya menjadi simbol politik,” katanya. Ia menegaskan, “Kami siap mengawal agar mandat tim dijalankan secara transparan dan benar-benar berpihak pada korban.”
Pemimpin Redaksi NTB Satu, Haris Mahtul, menyoroti ancaman terhadap kebebasan pers dalam pembahasan KUHP dan KUHAP. “Dalam pembahasan KUHP dan KUHAP terdapat sekitar 60 pasal yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik,” ungkapnya. Ia menambahkan, “Media harus tetap berdiri sebagai pengawal transparansi. Keterbukaan informasi adalah kunci agar Tim Investigasi Independen memperoleh kepercayaan publik.”
Peserta forum, Rido Pajri, menyoroti pentingnya mekanisme pembentukan Tim Investigasi Independen yang benar-benar melindungi masyarakat sipil agar tidak ada korban baru di masa depan. Ia juga mengkritisi terbatasnya akses publik terhadap informasi, karena media arus utama semakin banyak menggunakan sistem berbayar, termasuk pada liputan investigatif eksklusif seperti majalah Tempo.
Sebagai penutup, Irwan Julkarnaim menegaskan sikap resmi KAMMI NTB. “KAMMI mendukung penegakan supremasi sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat,” tegasnya. Ia menambahkan, “Kami meminta Presiden RI segera membentuk Tim Investigasi Independen terkait dugaan makar dalam aksi kerusuhan akhir Agustus 2025.”
Comment