Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Ketua Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Kecamatan Lantung, Tonil Saeran, pada Selasa (05/05/2026) menyatakan masyarakat Desa Sepukur mempersoalkan keberadaan PT Intam yang dinilai tidak konsisten antara pernyataan publik dan kondisi di lapangan.
Ia menjelaskan, perusahaan sebelumnya menyampaikan rencana eksplorasi akan dilakukan di wilayah Desa Sepukur, Kecamatan Lantung, pada bulan ini. Namun, fakta yang terjadi, aktivitas perusahaan justru berlangsung di Desa Lebin, Kecamatan Ropang.
“PT Intam telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada publik. Mereka berjanji melakukan eksplorasi di Desa Sepukur bulan ini, namun faktanya justru beroperasi di Desa Lebin, Kecamatan Ropang,” kata Tonil.
Kondisi tersebut memicu reaksi masyarakat. Pada Senin (04/05/2026), warga Desa Sepukur melakukan aksi penghadangan di jalan sebagai bentuk protes terhadap aktivitas perusahaan. Aksi itu turut dipantau oleh Camat Lantung, perwakilan Koramil Ropang-Lantung, serta Kapolsek Ropang-Lantung.
Aksi Blokade terhadap jalur utama mobilisasi logistik PT Intam
Tonil menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk peringatan awal kepada PT Intam agar segera memberikan kejelasan kepada masyarakat terdampak. Ia juga mendesak agar aktivitas perusahaan dihentikan sementara di wilayah Kecamatan Lantung dan Ropang.
“Kami meminta penghentian aktivitas PT Intam di akses wilayah Kecamatan Lantung dan Ropang. Sampai hari ini, kami menilai kehadiran PT Intam tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat disebut akan terus melakukan aksi lanjutan berupa sweeping dan blokade terhadap jalur utama mobilisasi logistik perusahaan hingga ada kejelasan dari pihak manajemen.
“Kami akan terus melakukan sweeping dan blokade setiap hari terhadap jalur utama mobilisasi logistik perusahaan sampai ada kejelasan dari manajemen PT Intam,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi komunikasi perusahaan. Menurut dia, peran humas PT Intam tidak berjalan optimal dalam membangun hubungan dengan masyarakat, sehingga memperbesar potensi konflik di lapangan.
“Humas PT Intam terlihat tidak mampu membangun komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat. Ketidakmampuan ini yang justru menimbulkan konflik” ucapnya.
Di sisi lain, ia menilai manajemen perusahaan masih tertutup dan belum menunjukkan transparansi dalam menjalankan aktivitasnya. Kondisi tersebut dinilai menghambat terbangunnya sinergi antara perusahaan dan masyarakat.
“Manajemen PT Intam terkesan tertutup dan tidak jelas. Perlu ada penataan ulang agar sinergi dengan masyarakat bisa terbangun,” katanya.
Sebagai penutup, Tonil mengingatkan bahwa jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, masyarakat berpotensi mengambil langkah yang lebih tegas terhadap keberadaan perusahaan.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, jangan salahkan kami jika ke depan akan melakukan pengusiran terhadap PT Intam. Mereka hanya mementingkan keuntungan semata dan menutup mata terhadap kondisi masyarakat,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak PT Intam belum memberikan tanggapan terkait pernyataan tersebut.
Comment