Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — Kelangkaan gas subsidi LPG 3 kg di Kabupaten Sumbawa hingga kini belum menemukan solusi konkret. Hal itu terungkap dalam silaturahmi antara jajaran pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa dengan Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setda Sumbawa, Ivan Indrajaya, S.T., M.M, yang berlangsung di ruang kerja Kabag Ekonomi, Rabu (29/04/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kabag Ekonomi memaparkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah sejak kelangkaan mulai terjadi pada Februari lalu. Mulai dari rapat internal, koordinasi dengan DPRD, hingga pertemuan dengan pihak Pertamina, namun belum membuahkan hasil yang mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh.
“Kami sudah melakukan berbagai forum koordinasi, baik dengan DPRD maupun Pertamina, tetapi sampai saat ini belum ada solusi konkret yang bisa menghentikan kelangkaan secara permanen,” ujar Ivan Indrajaya.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemda bersama DPRD bahkan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian ESDM di Jakarta. Namun, kebijakan yang ada dinilai masih bersifat umum dan belum menyentuh akar persoalan di daerah.
“Kami sudah berupaya hingga ke tingkat provinsi dan kementerian, tetapi kebijakan yang ada masih belum spesifik menjawab persoalan di Sumbawa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ivan mengungkapkan sejumlah kendala teknis di lapangan yang memperparah kondisi, mulai dari distribusi yang tidak efektif hingga adanya dugaan penyelewengan oleh oknum. Praktik seperti gas oplosan, penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), hingga manipulasi data dalam aplikasi distribusi disebut menjadi persoalan serius.
“Masih banyak celah dalam distribusi, termasuk praktik oplosan, penjualan di atas HET, dan kelemahan sistem aplikasi yang dapat dimanipulasi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, menyatakan bahwa pihaknya sengaja melakukan silaturahmi untuk memperoleh informasi langsung dari pemerintah sekaligus membangun sinergi dalam mengawal persoalan yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Kami datang untuk mendengar langsung dari pemerintah, bukan hanya dari media sosial atau laporan yang belum tentu utuh,” kata Wahyudin.
Ia menambahkan, HMI mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah, namun menegaskan komitmen organisasinya untuk ikut terlibat dalam pengawasan distribusi LPG 3 kg hingga ke tingkat bawah.
“Kami memahami kompleksitas persoalan ini, tetapi HMI akan tetap konsisten mengawal dan siap terlibat dalam pengawasan bersama,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, HMI berencana membentuk posko pemantauan di setiap kecamatan dan bekerja sama dengan aparatur desa guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan serta meminimalisir potensi kecurangan.
Di akhir pertemuan, kedua pihak sepakat untuk memperkuat komunikasi dan mengagendakan pertemuan lanjutan yang melibatkan DPRD dan Pertamina. Kabag Ekonomi menyambut baik keterlibatan mahasiswa sebagai bagian dari pengawasan sosial.
“Keterlibatan mahasiswa akan menjadi tekanan moral sekaligus energi positif bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat,” tutup Ivan.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan HMI, diharapkan pengawasan distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih optimal, sehingga permasalahan kelangkaan yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat segera teratasi.
Comment