Sumbawa, Merdekainsight.com – Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, menyampaikan keprihatinannya terhadap pelaporan salah satu orator dalam aksi Gerakan 116 yang berlangsung di depan Kantor Bupati Sumbawa pada Kamis (11/06/2026). Pernyataan tersebut disampaikan Wahyudin pada Jumat (12/06/2026).
Menurut Wahyudin, peristiwa tersebut tidak semata-mata dapat dipandang sebagai polemik atas satu kalimat yang disampaikan dalam orasi, melainkan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai ujian terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan berpendapat di Kabupaten Sumbawa.
“Kami menilai pelaporan terhadap salah satu orator aksi telah menggeser perhatian publik dari substansi tuntutan yang disampaikan massa aksi. Yang menjadi perhatian kami bukan semata-mata soal perdebatan istilah, melainkan bagaimana respons terhadap kritik tersebut dapat menimbulkan kesan adanya pembatasan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujar Wahyudin.
Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap aspirasi dan kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya direspons melalui ruang dialog dan argumentasi yang sehat, bukan melalui langkah-langkah yang berpotensi menimbulkan ketakutan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Jika kritik yang disampaikan dalam ruang demokrasi kemudian direspons dengan pelaporan, maka yang dikhawatirkan tumbuh adalah budaya ketakutan. Padahal demokrasi yang sehat lahir dari keberanian masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan keberanian pemerintah untuk mendengarkan serta menjawab kritik secara terbuka,” tegasnya.
Wahyudin menilai kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi dan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman. Menurutnya, kritik merupakan bentuk kontrol sosial yang diperlukan untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa mahasiswa dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam menjaga jalannya demokrasi. Oleh sebab itu, segala bentuk tindakan yang berpotensi mempersempit ruang partisipasi publik perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menjadi preseden yang merugikan kehidupan demokrasi di daerah.
“Hari ini yang dipersoalkan mungkin seorang orator. Namun yang harus kita jaga adalah prinsip yang lebih besar, yakni kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Demokrasi tidak boleh dibangun di atas rasa takut, tetapi harus tumbuh melalui keterbukaan, dialog, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara,” lanjut Wahyudin.
Lebih jauh, Wahyudin menegaskan bahwa apabila pelaporan tersebut dimaknai sebagai bentuk upaya pembungkaman terhadap aktivis dan gerakan kritis masyarakat, maka HMI Cabang Sumbawa mengecam keras tindakan tersebut. Ia menilai ruang kritik harus tetap dijaga sebagai bagian dari sistem demokrasi yang sehat.
“Kami mengecam keras setiap bentuk tindakan yang berpotensi membungkam aktivis maupun kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik secara terbuka. Aktivis hadir sebagai bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi, sehingga ruang kritik harus dijaga bersama, bukan justru dipersempit,” katanya.
Menurut Wahyudin, jika kondisi tersebut dibiarkan, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan dialami oleh aktivis, mahasiswa, maupun kelompok masyarakat lainnya yang menyampaikan kritik di ruang publik.
“Jika hari ini kita memilih diam terhadap dugaan pembungkaman terhadap seorang aktivis, maka tidak menutup kemungkinan besok hal yang sama akan dirasakan oleh aktivis lain, mahasiswa lain, bahkan masyarakat umum yang menyampaikan kritik. Karena itu kami menolak untuk tunduk dan diam terhadap setiap upaya yang berpotensi menggerus kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen menjaga ruang demokrasi, HMI Cabang Sumbawa menyatakan akan terus melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan apabila terdapat langkah-langkah yang dinilai mengarah pada pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat.
“Kami akan mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil dan mahasiswa untuk memastikan ruang demokrasi tetap terjaga. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang orator, tetapi kualitas demokrasi di Kabupaten Sumbawa. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang kritik dan partisipasi publik yang luas, bukan rasa takut dan intimidasi,” kata Wahyudin.
Menutup pernyataannya, Wahyudin menekankan bahwa kedewasaan demokrasi tercermin dari kemampuan seluruh pihak untuk menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi demi perbaikan bersama. Ia berharap pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengedepankan dialog serta keterbukaan dalam menyikapi perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik.
“Kami tidak sedang membela individu tertentu, melainkan membela nilai demokrasi yang menjamin setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang anti kritik, tetapi pemerintah yang mampu mendengar, menerima, dan merespons kritik dengan bijaksana. Demokrasi membutuhkan ruang dialog, bukan pembungkaman,” tutup Wahyudin.
Comment