Oleh: Wawan Hermansyah (Pemimpin Redaksi Merdekainsight.com)
Langkah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal melaporkan seorang aktivis ke polisi belakangan jadi perbincangan hangat. Seperti dikutip dari sejumlah pemberitaan media daring, laporan itu berkaitan dengan unggahan yang dianggap menyebarkan data pribadi gubernur. Aparat kepolisian kemudian menindaklanjuti dengan proses klarifikasi terhadap pihak terlapor. Di sisi lain, figur yang dilaporkan Adalah Direktur NTB Care yang selama ini cukup konsisten mengkritik kebijakan Gubernur Iqbal.
Pemerintah Provinsi NTB melalui juru bicaranya, menegaskan bahwa laporan tersebut bersifat pribadi, bukan sikap institusi. Artinya, ini bukan upaya membungkam kritik, melainkan murni soal perlindungan privasi.
Penjelasan itu masuk akal. Tapi di ruang publik, tafsir tidak selalu berhenti pada penjelasan resmi. Ada teks ada konteks. Mayoritas Publik melihat ini secara kontekstual. Pelaporan ini legal secara hukum, tapi sekaligus dianggap sebagai cara kasar membungkam kritik.
Supaya lebih mudah, kita coba sederhanakan dengan analogi saja. Bayangkan ada dua orang melakukan kesalahan yang sama, yakni sama-sama menyebarkan nomor telepon pribadi gubernur kepada pihak lain. Bedanya, yang satu adalah loyalis, yang selama ini berada di lingkaran pendukung. Yang satu lagi adalah pengkritik yang kerap bersuara keras.
Pertanyaannya, Apakah responsnya akan sama?
Apakah keduanya akan diperlakukan dengan cara yang identik, termasuk kemungkinan dilaporkan ke polisi? Hampir pasti, TIDAK! Karena Dalam banyak situasi, relasi kedekatan dan posisi politik sering kali ikut memengaruhi cara sebuah respons diambil—secara sadar atau tidak.
Dalam perspektif Jürgen Habermas, ruang publik idealnya menjadi arena dialog rasional yang setara. Ketika komunikasi publik mulai bergeser dari dialog ke langkah-langkah yang lebih formal dan koersif, maka dinamika percakapan publik pun ikut berubah.
Beberapa akademisi juga ikut bersuara soal ini. Seperti dikutip dari komentar pengamat politik di media lokal, ada kekhawatiran bahwa pelaporan terhadap aktivis bisa dibaca sebagai sinyal intimidasi apabila tidak dikelola secara proporsional.
Di tengah itu, percakapan di media sosial justru berkembang ke arah lain dan terkesan mengada-ada. Banyak pendukung Iqbal mengaitkan kasus ini dengan Zulkieflimansyah (Akrab disapa Bang Zul:Gubernur NTB periode sebelumnya). Mereka menilai isu ini sebagai bagian dari langkah politik menuju pilkada mendatang.
Bagi penulis, hal tersebut jauh dari kata relevan. Mengingat, Gubernur yang sekarang bahkan belum lama menjabat. Pilkada masih jauh di depan. Tapi ruang publik sudah dipenuhi narasi politik seolah-olah semua hal adalah strategi. Seolah-olah setiap kritik adalah ancaman politik.
Kalau Anda mengikuti aktivitas Bang Zul di media sosial, sekarang beliau bahkan lebih banyak slow living di olat maras sana. Sibuk dengan keluarga, mendukung aktivitas dosen dan mahasiswa UTS, bersilaturrahim dengan kolega. Agak Jauh dari isu-isu politik, apalagi isu ini. Dan yang paling penting, kolom komentar media sosialnya selalu terbuka. Pujian, keluhan, nyiyiran bisa dibaca bebas di sana.
Terkait dengan foto-foto yang beredar di media sosial antara Direktur NTB Care dan Bang Zul, ya siapa saja boleh berfoto dengan gubernur. Apalagi pegiat-pegiat LSM kemanusiaan yang dalam banyak kesempatan dianggap sebagai mitra strategis pemerintah.
Oke. Saya ingin akhiri tulisan ini dengan satu hal, bahwa tidak ada yang benar-benar lepas dari subjektivitas, baik dari sisi pengkritik maupun pendukung—termasuk tulisan ini. Masyarakat berharap, Pak Iqbal dan Bu Dinda, fokuslah pada kerja nyata. Biarkan kinerja Anda yang menjawab kritik, bukan riuhnya para pendukung yang justru mendorong terbukanya sisi emosional kekuasaan yang sedang dijalankan.
Comment