Oleh: Rosdianah Kifli, S.Pd., M.Pd (Aktivis Perempuan Provinsi NTB dan FORHATI NTB)
Kemajuan sebuah daerah tidak ditentukan oleh seberapa takut masyarakatnya untuk berbicara. Sebaliknya, daerah akan berkembang ketika pemerintah dan masyarakat mampu membangun budaya dialog yang sehat, terbuka, dan saling menghormati.
Karena itu, segala bentuk premanisme tidak boleh tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sumbawa. Demokrasi yang sehat membutuhkan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun aspirasi tanpa rasa takut.
Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar. Kritik, protes, dan demonstrasi merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh sebab itu, setiap kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya dijawab dengan argumentasi, transparansi, dan perbaikan kebijakan, bukan dengan intimidasi, ancaman, atau tindakan yang mengarah pada kekerasan.
Demokrasi Membutuhkan Dialog, Bukan Intimidasi
Ketika masyarakat menyampaikan ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang komunikasi. Dialog menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan perbedaan pandangan secara bermartabat.
Sebaliknya, jika kritik dibalas dengan tekanan atau ancaman, maka yang terbangun bukan budaya demokrasi, melainkan budaya ketakutan. Kondisi seperti ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa para pendukungnya tetap berada dalam koridor hukum. Fanatisme politik yang berlebihan tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk melakukan intimidasi, persekusi, atau tindakan yang melanggar hak-hak warga negara.
Negara Hukum Harus Menjadi Panglima
Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH). Proses hukum harus berjalan secara terbuka, objektif, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kewenangan untuk menghakimi, menekan, atau memberikan sanksi di luar proses hukum. Sebab tindakan tersebut justru berpotensi mencederai prinsip-prinsip negara hukum yang menjadi fondasi kehidupan demokrasi.
Pemimpin Harus Menjadi Teladan
Dalam situasi yang penuh perbedaan pendapat, peran pemimpin menjadi sangat penting. Pemimpin yang baik tidak mengobarkan kemarahan atau memperuncing konflik. Sebaliknya, pemimpin harus mampu menenangkan keadaan dan membangun komunikasi yang konstruktif.
Selain itu, pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menghormati hukum, demokrasi, dan nilai-nilai kebersamaan.
Kepemimpinan yang matang terlihat dari kemampuannya menerima kritik dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Kritik bukan ancaman. Kritik adalah bagian dari kontrol sosial yang dibutuhkan agar kebijakan publik tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Kritik Adalah Bagian dari Demokrasi
Perlu dipahami bahwa kritik publik sering kali muncul karena adanya kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, kritik tidak boleh diposisikan sebagai musuh.
Justru melalui kritik, pemerintah dapat mengetahui berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kritik juga menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Ketika kritik dibalas dengan intimidasi atau ancaman, yang terlihat bukanlah kekuatan. Sebaliknya, tindakan tersebut menunjukkan ketidakmampuan dalam menghadapi perbedaan pendapat secara dewasa dan demokratis.
Bahkan dalam banyak kasus, penggunaan tekanan terhadap suara kritis justru memperkuat persepsi publik bahwa argumentasi telah kalah oleh emosi.
Sumbawa Membutuhkan Demokrasi yang Sehat
Sumbawa membutuhkan tradisi demokrasi yang sehat dan beradab. Masyarakat membutuhkan ruang untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi jalannya pemerintahan tanpa tekanan.
Karena itu, yang harus dikedepankan adalah adu gagasan, bukan adu kekuatan. Yang perlu dibangun adalah budaya diskusi, bukan budaya intimidasi.
Masa depan Sumbawa tidak akan ditentukan oleh siapa yang paling kuat menekan lawan. Masa depan daerah ini akan dibangun melalui hukum yang adil, akal sehat yang jernih, serta dialog yang bermartabat.
Premanisme dalam bentuk apa pun tidak boleh mendapatkan ruang di tengah kehidupan demokrasi. Sebab demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh ketika kebebasan berpendapat dihormati, hukum ditegakkan secara adil, dan seluruh warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum.
Comment