Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Upaya menjaga kualitas pelayanan publik terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan mengusulkan 349 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2026. Pengajuan ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga di sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan.
Langkah tersebut tidak terlepas dari proyeksi berkurangnya jumlah aparatur dalam waktu dekat. Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menunjukkan sekitar 384 Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memasuki masa pensiun hingga dua tahun ke depan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, Budi Santoso, S.Sos., M.Si., mengatakan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu proses lanjutan.
“Kami sudah mengajukan kebutuhan ASN tersebut secara resmi ke Kemenpan RB sebagai bagian dari proyeksi hingga tahun 2027. Saat ini tinggal menunggu tindak lanjut terkait pelaksanaannya,” ujarnya, Rabu (15/04/2026).
Menurutnya, jumlah formasi yang diajukan memang tidak sepenuhnya menutup angka ASN yang akan pensiun. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, khususnya pada komponen belanja pegawai.
“Penentuan jumlah formasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah. Karena itu, usulan yang diajukan lebih selektif meskipun kebutuhan sebenarnya lebih besar,” katanya.
Secara rinci, formasi tenaga kependidikan menjadi yang paling dominan dengan 194 kebutuhan. Sementara tenaga teknis diusulkan sebanyak 88 formasi dan tenaga kesehatan sebanyak 67 formasi, yang dinilai masih sangat dibutuhkan di lapangan.
Pemenuhan tenaga medis di puskesmas menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah menilai ketersediaan dokter masih perlu diperkuat agar layanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal.
“Kebutuhan dokter umum dan dokter gigi menjadi perhatian utama, terutama untuk memastikan seluruh puskesmas memiliki tenaga medis yang memadai,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, kebutuhan guru juga diarahkan pada bidang-bidang tertentu yang masih kekurangan tenaga, seperti pendidikan jasmani, bimbingan konseling, serta pendidikan agama sesuai data yang tercatat dalam Dapodik.
“Untuk guru agama Hindu, misalnya, kebutuhan yang diusulkan telah disesuaikan dengan data yang ada dan dinilai mendesak untuk segera dipenuhi,” tambahnya.
Melalui pengajuan ini, pemerintah daerah berharap kekurangan ASN dapat diatasi secara bertahap, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif meskipun terjadi pengurangan pegawai akibat pensiun.
Comment