Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Sumbawa menerima pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah Daerah Tahun 2026, namun menegaskan sejumlah catatan penting terkait akuntabilitas, implementasi, dan efektivitas kebijakan.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (30/4/2026), dan dibacakan oleh Syukri, HS, A.Ma mewakili Fraksi Golkar.
Fraksi Golkar menilai pembentukan peraturan daerah merupakan instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Namun, Fraksi mengingatkan bahwa setiap regulasi harus memiliki kejelasan arah implementasi serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Peraturan yang baik bukan hanya yang kuat secara normatif, tetapi yang mampu diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Syukri.
Fraksi Golkar juga menyatakan menerima kelima Ranperda untuk dibahas pada tahap selanjutnya, dengan penekanan bahwa seluruh catatan yang disampaikan harus menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan.
“Dengan mengedepankan prinsip konstruktif, kami menyatakan dapat menerima untuk dibahas lebih lanjut kelima Ranperda dimaksud, dengan harapan seluruh catatan, masukan, dan kritik yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD (2026–2030)
Fraksi Golkar memandang penyertaan modal daerah sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Fraksi menyoroti bahwa kebijakan ini harus ditopang dengan ukuran kinerja yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hasil.
“Penyertaan modal harus disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur pada masing-masing BUMD,” tegas Syukri.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah menyampaikan evaluasi kinerja historis BUMD sebagai dasar rasionalitas penambahan modal. Selain itu, pengawasan yang ketat dinilai penting untuk mencegah potensi moral hazard serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien, termasuk melalui penyusunan roadmap bisnis dan target kontribusi terhadap PAD.
Ranperda Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Fraksi Golkar menilai penyesuaian regulasi ketertiban umum sebagai kebutuhan seiring dinamika sosial masyarakat. Namun, Fraksi mengingatkan bahwa cakupan pengaturan yang terlalu luas berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi sektoral lainnya.
Fraksi juga menekankan bahwa penegakan aturan harus menghindari pendekatan represif dan lebih mengedepankan prinsip keadilan serta pendekatan humanis.
“Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, edukasi, dan pendekatan humanis,” ujar Syukri.
Selain itu, Fraksi menggarisbawahi pentingnya kejelasan batas kewenangan aparat penegak perda agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam implementasinya.
Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Fraksi Golkar menilai Ranperda ini strategis dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Namun, Fraksi menggarisbawahi bahwa substansi Ranperda masih bersifat normatif dan perlu diperkuat dengan skema implementasi yang operasional.
“Ranperda ini masih bersifat normatif dan perlu diperkuat dengan skema implementasi yang operasional,” tegas Syukri.
Fraksi juga menekankan perlunya kejelasan pembiayaan, pengelolaan, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini, termasuk integrasinya dengan program kesehatan masyarakat.
Ranperda Kabupaten Layak Anak
Fraksi Golkar menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab fundamental dan konstitusional. Namun, Fraksi mengingatkan bahwa Ranperda ini berpotensi menjadi simbolik apabila tidak didukung implementasi yang kuat.
“Ranperda ini berpotensi menjadi simbolik apabila tidak didukung implementasi yang kuat,” ujar Syukri.
Fraksi mendorong adanya indikator keberhasilan yang spesifik dan berbasis kondisi riil daerah, serta penguatan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat agar kebijakan ini tidak berhenti pada aspek administratif semata.
Ranperda Perubahan Struktur Perangkat Daerah
Fraksi Golkar memahami reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur organisasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja pemerintahan. Namun, Fraksi mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus berbasis kajian komprehensif agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.
“Penyederhanaan kelembagaan harus berbasis analisis beban kerja dan kajian akademik yang komprehensif,” tegas Syukri.
Fraksi juga menekankan pentingnya masa transisi yang jelas guna menjaga stabilitas birokrasi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Reformasi kelembagaan, lanjut Fraksi, harus berorientasi pada efektivitas, bukan sekadar efisiensi struktural.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi Golkar memandang kelima Ranperda yang diajukan pemerintah daerah merupakan bagian dari langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, Fraksi menegaskan bahwa kualitas regulasi tidak hanya diukur dari aspek normatif, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Peraturan daerah harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan sekadar memenuhi aspek administratif,” pungkas Syukri.
Fraksi Golkar pun berharap seluruh proses pembahasan Ranperda dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Comment