Sumbawa Besar, Merdekainsight.com – Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa mendorong penguatan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan kelompok rentan memperoleh hak, akses layanan, dan perlindungan yang setara dalam setiap tahapan kebencanaan, mulai dari kesiapsiagaan hingga penanganan saat bencana terjadi.
Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, Syarifah, usai mengikuti lokakarya penanggulangan bencana inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa, Kamis (18/06/2026).
Menurut Syarifah, penyandang disabilitas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana. Sebab, selain termasuk kelompok rentan, mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan ketika menghadapi situasi darurat.
“Sebagai perangkat daerah yang membidangi perlindungan dan jaminan sosial, kami memandang bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus menjadi perhatian bersama. Mereka tidak hanya membutuhkan perlindungan saat bencana terjadi, tetapi juga perlu dipastikan telah masuk dalam proses perencanaan, pendataan, dan kesiapsiagaan,” ujar Syarifah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam lokakarya tersebut adalah pentingnya ketersediaan data penyandang disabilitas yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung layanan perlindungan sosial, proses evakuasi, hingga penyaluran bantuan agar dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Selain pendataan, aksesibilitas layanan kebencanaan juga menjadi aspek yang perlu terus diperkuat. Penyandang disabilitas, kata Syarifah, harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi kebencanaan, layanan evakuasi, serta fasilitas pengungsian yang aman dan mudah dijangkau.
“Pelindungan sosial tidak hanya berbicara tentang bantuan setelah bencana, tetapi juga bagaimana kelompok rentan dipersiapkan sejak awal agar mampu menghadapi risiko yang mungkin terjadi,” jelasnya.
Ia menilai lokakarya tersebut menjadi ruang yang penting untuk memperkuat sinergi antara Dinas Sosial, BPBD, pemerintah desa, organisasi penyandang disabilitas, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih inklusif di Kabupaten Sumbawa.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam situasi darurat.
“Harapannya, hasil dari lokakarya ini dapat menjadi masukan yang positif bagi seluruh pihak dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, sehingga ketika terjadi bencana, pelayanan sosial dan penanganan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Comment