Sumbawa Besar, Merdekainsight.com — DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan dan menetapkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar Rabu (08/04/2026) di Ruang Sidang Utama. Rekomendasi tersebut dibacakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa, Junaidi, S.Pt., setelah penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Dalam rekomendasinya, DPRD menekankan pentingnya penguatan peran Bapperida sebagai perencana pembangunan daerah agar seluruh program OPD selaras dengan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD. DPRD juga mendorong agar setiap usulan program disaring secara ketat berbasis data, serta berani menolak program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Seluruh program OPD harus terintegrasi dan berbasis data. Program yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat harus berani ditolak,” tegas DPRD dalam rekomendasinya.
Selain itu, DPRD meminta agar proses perencanaan pembangunan diberikan waktu yang memadai, tidak terburu-buru, serta dilakukan secara komprehensif, partisipatif, dan transparan agar benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Di sektor infrastruktur, DPRD menekankan peningkatan kualitas pembangunan jalan melalui pergeseran pola dari pemeliharaan sementara menuju rekonstruksi menyeluruh untuk mencapai target jalan mantap minimal 80 persen. DPRD juga mendorong pelaksanaan pemeliharaan jalan dilakukan pada awal tahun anggaran agar lebih efektif dan tahan lama, serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem swakelola agar kualitas pekerjaan lebih terjamin.
Sejumlah ruas jalan strategis turut menjadi prioritas perbaikan, di antaranya ruas Uma Buntar–Kelungkung, Simpang Rhee–Seseng, Simpang Bajo–Desa Bajo, Simpang Planing–Bukit Kembang, akses Pasar Baru Utan, Langam–Mamak, Langam–Pungkit, Ngeru–Olat Rawa hingga Labuhan Ijuk, serta ruas Moyo–Serading. DPRD juga mendorong peningkatan anggaran pemeliharaan jalan secara proporsional sesuai kebutuhan di lapangan.
Selain infrastruktur jalan, DPRD juga menyoroti penataan kawasan bantaran sungai, khususnya di Kelurahan Brang Biji dan Samapuin, melalui pembangunan talud, pengaman tebing, ruang terbuka hijau, dan penataan permukiman terpadu. Evaluasi kualitas pekerjaan infrastruktur di berbagai wilayah, termasuk Kecamatan Ropang, juga menjadi perhatian agar pembangunan memenuhi standar teknis dan bermanfaat jangka panjang.
Pada sektor air bersih, DPRD mendorong intervensi lanjutan terhadap Program SPAM Desa Kelungkung melalui peningkatan spesifikasi jaringan perpipaan serta penguatan manajemen distribusi air.
Di bidang kesehatan, DPRD mendorong peningkatan kualitas pelayanan RSUD melalui penguatan sarana prasarana, ketersediaan tenaga medis, serta penerapan sistem pelayanan berbasis digital. DPRD juga mendesak percepatan pembangunan RSUD baru di Sering dengan dukungan pembiayaan yang jelas melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Selain itu, penataan manajemen SDM kesehatan di puskesmas, pustu, dan polindes juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja secara tegas.
Di sektor ketenagakerjaan, DPRD mendorong penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri, khususnya operator alat berat seperti excavator, bulldozer, loader, dan haul truck. Pengadaan simulator excavator pada APBD Perubahan 2026 juga direkomendasikan guna meningkatkan efektivitas pelatihan. DPRD turut mendorong modernisasi sarana pelatihan di BLK serta peningkatan statusnya menjadi BLK Mandiri atau Kelas A.
“Pelatihan harus benar-benar berbasis kebutuhan industri agar mampu mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing,” lanjut DPRD.
Selain itu, DPRD meminta evaluasi dan penguatan Program Sumbawa Hijau Lestari agar lebih berkelanjutan dan tepat sasaran, serta mendorong keberhasilan implementasi program strategis nasional dan program unggulan daerah agar memberikan dampak ganda bagi kesejahteraan masyarakat.
DPRD juga menyoroti pentingnya pemenuhan alat pelindung diri (APD) bagi personel Damkartan serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan bencana. Di sisi lain, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan daerah oleh BKAD menjadi perhatian untuk menjaga kualitas laporan keuangan daerah.
Menutup rekomendasinya, DPRD menegaskan bahwa seluruh catatan, kritik, dan masukan Pansus menjadi satu kesatuan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai dasar perbaikan pembangunan ke depan.
“Seluruh rekomendasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk memastikan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas DPRD.
Comment